Utchanovsky

Di akhir tahun 2021 lalu, saya divonis terinfeksi Covid. Hal ini terdeteksi ketika kantor mengadakan swab rutin setiap karyawannya. Kalau tidak salah, ada lima orang yang juga dinyatakan positif Covid. Walau begitu, kondisi tubuh saya masih biasa saja, tidak ada gejala suatu apapun. Sebenarnya saya tidak dipusingkan dengan status ini. Malah saya bersyukur disuruh istirahat di rumah tidak masuk kerja. Tapi berhubung saya akan mengadakan acara ramai-ramai di rumah, status Covid ini cukup mengganggu. Di aplikasi Peduli Lindungi, status saya sudah ditandai warna hitam. Keesokan harinya, orang-orang dari Puskesmas dan Bhabinkamtibmas menghubungi saya via WA. Saya jelaskan bahwa kondisi saya baik-baik saja dan tidak bergejala. Nah berhubung saya akan mengadakan hajatan, siangnya saya ajak istri untuk melakukan pemeriksaan Covid di klinik setempat. Waktu itu, tes yang saya ambil adalah antigen. Tak lama kemudian, didapat hasilnya bahwa kami berdua negatif dari Covid. Kemudian saya kabarkan ke...

Barusan dapat info di sosmed mengenai biaya test keberadaan Covid-19 di tubuh seseorang. Harga tersebut diperoleh dari Rumah Sakit S4ntos4 B4ndung (tau lah maksudnya diginiin buat apa). Jadi, biaya swab test sebesar 700 ribu, sementara biaya rapid sebesar 400 ribu (dalam rupiah). Komentar warganet pun bermunculan. Intinya mengatakan bahwa biaya test tersebut cukup mahal bagi orang miskin. Kalo kita mau bandingkan dengan test asam urat atau kolesterol, harga tersebut memang bisa 15x lipat. Wajar jika ada omongan yang mengatakan bahwa test Covid-19 mahal.

Pemerintah baru-baru ini meluncurkan program Kartu Pra-pekerja di tengah kondisi pandemi Covid-19. Program tersebut adalah pengucuran uang (non-tunai) yang dialokasikan untuk berbagai “start-up”, dalam bentuk kursus-kurus daring ( online ). Program ini menurut saya sangat tidak tepat. Alasan utamanya adalah jumlah pengangguran yang kian meningkat sekarang justru diisi oleh para skilled labor . Mereka menjadi korban PHK karena kebijakan social distance sehubungan pandemik tadi. Nah, para skilled labor ini jelas tidak butuh pelatihan-pelatihan seperti ini. Uang sebaiknya dialokasikan untuk distribusi bansos atau kegiatan padat karya yang tetap mengacu pada mekanisme PSBB (pembatasan sosial berskala besar) bagi para karyawan yang dirumahkan tadi.